Rasionalisasi pemidanaan dalam sejarah barat, mungkin terekam paling awal sejak Plato. Menurut Plato dalam Gorgias penghukuman dilakukan dengan dua dimensi, yaitu korektif yaitu memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana, dan kedua mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama atau deterrence effect – istilah yang secara salah kaprah sering diterjemahkan sebagai efek jera. Terlihat, sebenarnya ada dimensi “pendidikan” dalam penghukuman atau pemidanaan tersebut.

Teori tentang pemidanaan selanjutnya juga berkembang pada masa Romawi. Seneca dalam De Clementia, menjelaskan selain dua alasan yang sama dengan yang diajukan oleh Plato, menurutnya penghukuman juga dilakukan dalam hal bahwa ketika hukuman tersebut dijatuhkan atau bahwa pelaku kejahatan dihilangkan [sublatis malis], maka masyarakat dapat hidup dengan aman. Artinya, arah penghukuman terlihat mulai berkembang dari sudut pandang pelaku “kejahatan”, tetapi juga melihat dari sudut pandang sosial.

Pada awal zaman pertengahan sekitar 1000 masehi, ketika kerajaan dan kedaulatan negara mulai dikenal dan diterapkan dalam masyarakat. Ada elemen lain dari penghukuman yang kemudian mencuat keras, yaitu unsur ketertiban masyarakat. Sehingga, aturan pada masa itu dibuat sangat keras dan tidak jarang juga terlalu represif. Namun, pada zaman pertengahan juga salah satu masa berkembangnya konsep moral dalam hukum. Pemidanaan menurut perspektif tersebut hanya dapat diberikan terkait dengan kesalahan secara moral. Thomas Aquinas menjelaskan ada orang-orang yang memang baik dan hanya butuh bimbingan, tetapi ada juga yang memang berhati jahat sehingga tidak cukup dipandu dengan kata-kata melainkan juga dengan upaya paksa dan rasa takut [per vim et metum]. Dengan upaya paksa tersebut hukum atau pemidanaan memiliki aspek pendisiplinan masyarakat.

Mollina sekitar masa pencerahan dalam De Iustitia et iure juga menjelaskan aspek sosial namun dalam konteks yang lebih luas daripada Seneca tadi. Menurut Mollina, hukuman dijatuhkan harus dijatuhkan oleh penguasa untuk menjamin keadilan, kedamaian, kepentingan umum dalam masyarakat. Perspektif Mollina terhadap pemidanaan, merupakan pengakuan terhadap logika asumtif bahwa tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban melainkan juga masyarakat umum.

Hugo Grotius pada abad ke-17, sebenarnya hanya menguatkan apa yang telah dijelaskan oleh Seneca terkait tiga dimensi dalam pemidanaan. Namun, Grotius dalam De iure belli et pacis lebih spesifik juga menekankan bahwa pemidanaan sebisa mungkin tidak dikaitkankan secara langsung dengan kepentingan [balas dendam] individual korban. Bisa jadi sebenarnya apa yang ditekankan Grotius tersebut menjadi tonggak terhadap pandangan yang bersifat lebih humanis terhadap “pelaku kejahatan”. Karena pada puluhan tahun  berikutnya konsep perlindungan terhadap pelaku kejahatan semakin berkembang radikal dengan ide abolisionis pemidanaan – yang menolak adanya penghukuman terhadap perbuatan jahat seseorang.

Penolakan terhadap penghukuman mulai pada abad ke-18, William Godwin dalam An inquiry concerning Political Justice [1793] berargumen bahwa penghukuman dengan tujuan mencegah orang berbuat jahat sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Menurutnya lebih penting untuk menelisik dengan seksama apa penyebab orang tersebut melakukan kejahatan dari kasus per kasus. Jeremy Bentham memiliki pendapat yang hampir sama. Dengan konsep ‘felicific calculus’-nya, ia menjelaskan bahwa penghukuman sendiri merupakan perbuatan yang jahat, oleh karena itu hanya diperkenankan apabila ia dapat secara riil mencegah perbuatan jahat yang lebih besar. Sementara Blackstone dengan tegas berargumen perlunya menghapuskan alasan retributif dalam pemidanaan, pun untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama [deterrence effect], menurutnya yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki perilaku pelaku itu sendiri.

Referensi. 

J.M. Kelly, 2005. A Short History of Western Legal Theory. Oxford University Press.

“Perilaku korup tidak selalu berdampak buruk pada kelestarian hutan. Perilaku korup yang mengancam kelestarian hutan sebenarnya bukan karena buruknya sifat perilaku korup, tetapi dapat pula akibat dari kebijakan publik yang tidak tepat. Dengan kebijakan publik yang tepat, perilaku korup malah berpengaruh positif pada kelestarian hutan. Dengan demikian, sebelum melangkah pada penegakan hukum dan pemberantasan perilaku korup, pertama harus dikaji apakah kebijakannya mendukung ke arah tersebut.”

Dari simpulan tersebut ikut dinyatakan pula, sebagai alternatif korupsi, menurutnya kehancuran hutan alam lebih banyak disebabkan kebijakan yang tidak mendukung pada pelestarian. Sebenarnya ada beberapa teori yang membahas ini, tapi masih saya kerjakan di dalam tulisan. Semoga bisa di-share dalam waktu dekat.

Berikut tulisan Sudarsono Soedomo: (2005). Efek Perilaku Korup Birokrat Kehutanan Pada Kelestarian Hutan. Jurnal Manajemen Hutan Tropika: Vol XI No. 1: 49-56.

Tautan Materi Kampus

Tulisan atau apapun yang ada di koleksi tersebut pada umumnya akan berkaitan dengan hukum pidana dan sistem peradilan pidana dan berkembang sebagaimana perkembangan perkuliahan saya di pascasarjana Universitas Indonesia.

Terakhir, jangan sungkan untuk menyampaikan buah pikiran anda, kritik dan komentar akan sangat dihargai.

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pemohon tapi hanya untuk sebagian. Mahkamah Agung menilai bahwa yang merupakan tumpang tindih hanya yang menjadi sudah merupakan wilayah kerja PT Sorikmas saja, oleh karena itu SK tersebut tetap berlaku dan Taman Nasional Batang Gadis tetap ada sepanjang di luar areal kerja PT Sorikmas.

Ada beberapa hal yang patut menjadi catatan lebih lanjut dalam putusan ini yaitu:

1. Bagaimana status hukum batas-batas wilayah kerja PT Sorikmas yang berbatasan dengan TN Batang Gadis? Apakah itu berarti sudah dianggap memiliki kepastian hukum, sehingga dianggap sudah ditata batas meskipun belum ada tim yang melakukan penataan batas pada kawasan tersebut?
2. Apakah ini berarti Menteri Kehutanan harus mengeluarkan SK penunjukan yang baru yang mengalienasi wilayah kerja PT Sorikmas berdasarkan pengadilan atau tidak?
3. Bagaimana fungsi dan status kawasan hutan di wilayah tersebut setelah kontrak karya PT Sorikmas berakhir?

Selengkapnya, silahkan unduh: Putusan MA No. 29-P-HUM-2004

Presentasi: Grahat, 2011. Tradisi Hukum dan Rule of Law di China.

hancur apa nggak ya negara ini kalau kita mikir kayak gitu?

Jakarta, 3 Desember 2010. Pada hari ini, bertempat di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Pemaparan disampaikan Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin, di hadapan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan beserta jajarannya.

Dari kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan, KPK menemukan adanya ketidakpastian definisi kawasan hutan dalam UU no. 41 tahun 2009, PP no. 44 tahun 2004, SK Menhut no. 32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Kehutanan no. 50 tahun 2009. Situasi tersebut memungkinkan terjadinya perlakuan memihak yang dapat dimanfaatkan untuk meloloskan pelaku illegal logging dan illegal mining dari tuntutan hukum. Kemungkinan perlakuan memihak ini dapat juga terjadi dari ketidakjelasan kewenangan menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

Temuan lain adalah direduksinya azas fair procedure dalam proses penunjukan kawasan hutan pada aturan-aturan pelaksanaan UU no. 41 tahun 1999 sehingga melemahkan legalitas dan legitimasi 88,2% kawasan hutan (+ 105,8 juta ha) yang sampai saat ini belum selesai ditetapkan. Terhadap temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut Permenhut 50 tahun 2009 dan SK Menhut 32 tahun 2001.

Sedangkan dari hasil kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, KPK  menemukan kerentanan korupsi akibat ketidakpastian hak dan ketidakpastian ruang investasi, lemahnya regulasi, serta tidak adanya pengelola kawasan hutan di lapangan. Hasil kajian menemukan 17  kelemahan sistemik dalam aspek regulasi (9 temuan), aspek kelembagaan (3 temuan), aspek tata laksana (4 temuan) dan aspek manajemen SDM (1 temuan), di antaranya:

1. Belum terintegrasinya peta-peta kawasan hutan menjadi satu peta tunggal sebagai acuan semua stakeholder. KPK menemukan sekurang-kurangnya 4 versi peta kawasan hutan dengan skala yang berbeda-beda, yang berdampak pada ketidakpastian karena terdapat selisih antara 4 hingga 16 juta ha luas kawasan hutan di antara versi-versi tersebut.
2. Inefisiensi keuangan negara sebesar Rp 452,4 miliar dan potensi inefisiensi sebesar Rp 339,2 miliar dalam kegiatan pengukuhan kawasan hutan akibat perubahan batas-batas kawasan hutan secara terus-menerus sebagai konsekuensi dari ketentuan-ketentuan dalam SK Menhut no. 32 tahun 2001,
3. Potensi kerugian negara akibat pencurian kayu dengan modus berlindung kepada izin pinjam pakai, tukar-menukar kawasan hutan untuk fasilitas umum, pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi dan pelepasan kawasan hutan melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sebagai contoh, di Provinsi Kalteng, total areal pemukiman transmigrasi yang telah ditempati tanpa melalui proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan mencapai + 178.743 ha, dan tidak ada data pertanggungjawaban tegakan dari kegiatan land clearing. Hal ini disebabkan belum lengkapnya aturan mengenai inventarisasi tegakan dan pembayaran Izin Pemanfaatan Kayu dalam Peraturan Menteri Kehutanan no. 58 tahun 2009.
4. Kerugian negara akibat 3,2 juta ha kawasan hutan menjadi tanah telantar dan potensi kerugian negara dari pencadangan pelepasan 4,2 juta ha kawasan hutan untuk perkebunan. Hal ini disebabkan tidak adanya jaminan realisasi pelaksanaan penanaman sesuai tujuan pelepasan dan tidak adanya mekanisme pengembalian kawasan hutan yang dilepaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan no. 33 tahun 2010. Masalah ini semakin kompleks karena BPN telah mengeluarkan 357 HGU seluas 2,4 juta ha.
5. Potensi konflik 119 wilayah provinsi dan kabupaten/kota pemekaran yang sebagian atau seluruhnya berada di kawasan hutan. Di antaranya di Papua, Kab. Nduga, (+ 216.800 ha) di kawasan hutan lindung dan Kab. Raja Ampat (+ 6.084.500 ha) di kawasan hutan konservasi. Terkait harmonisasi Tata Ruang Wilayah dengan kawasan hutan, sekurang-kurangnya terdapat potensi konflik pada 10 kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung dan 4 kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Sulsel karena tidak mengusulkan perubahan kawasan hutan. Peluang untuk mengatasi potensi konflik ini antara lain terkendala oleh keterbatasan Tim Terpadu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan no. 36 tahun 2010.
6. Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan perpetaan, konfirmasi areal kerja IUPHHK, perizinan pinjam pakai, tukar-menukar, dan pelepasan kawasan hutan karena tidak ada unit pelayanan terpadu informasi dan perizinan. Selain itu, tidak ada standar waktu dan biaya yang jelas. Dalam lingkup Ditjen Planologi saja, konfirmasi peta harus melalui sekurang-kurangnya 2 Direktorat, per Direktorat 5 Subdit, tiap-tiap Subdit sekurang-kurangnya 4 meja. Biaya rapat-rapat pembahasan dan biaya pengawasan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) juga tidak distandarkan.
7. Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. Sebagian besar, 2,9 juta ha, berupa IUPHHK-HT di kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang berarti indikasi land clearing di hutan alam. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur serta evaluasi kinerja daerah dalam perlindungan  dan pengawasan hutan.
8. Penerbitan HGU/SHM oleh BPN terutama di kawasan hutan konservasi yang tidak tercegah akibat kurangnya intensitas pengelolaan dan pemantapan kawasan hutan, antara lain di Suaka Marga Satwa Bakiriang, Taman Nasional Komodo, dan Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kapasitas BPKH, tata letak BPKH yang jauh dari objek kerjanya dan tidak terbangunnya Sistem Informasi Geografis yang andal.
9. Hanya dari temuan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim), dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sejauh ini telah terhitung sekurang-kurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi PNBP. Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar.

Terhadap temuan-temuan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan yang untuk selanjutnya diminta membuat rencana aksi perbaikan yang pelaksanaannya akan dipantau dan diverifikasi oleh KPK.

Update 5Desember 2010

Hasil diskusi dengan rekan di milis, disebutkan sebenarnya apa yang menjadi rekomendasi dan kajian KPK tersebut telah berulangkali dibahas baik informal maupun dalam rapat koordinasi teknis lingkungan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. Hasil rapat koordinasi teknis tersebut diantaranya:

1. Pertemuan konsultasi Ditjen Planologi Kehutanan 2010.
2. Rapat koordinasi teknis Badan Planologi Kehutanan 2008.

Kalau ditilik-tilik memang sebagian besar apa yang ada di kajian KPK juga merupakan kebutuhan planologi Kemhut. Walaupun ada beberapa poin yang berbeda.

“Indonesia tak boleh diatur-atur oleh LSM asing model Greenpeace, kali ini saya sependapat pemerintah. Lebih baik usir saja Greenpeace.”

Lebih lanjut Totok menjelaskan bahwa isu lingkungan yang dibawa Greenpeace ke Indonesia bertentangan dengan sikap GP sendiri ke Amerika dan Eropa negeri asalnya. Tidak penting apakah pendapat Totok ini benar atau salah, meskipun GP sendiri lebih kritis lagi ke negaranya sendiri di barat sana, tapi toh cap itu sudah keluar.

Belum lagi komentar Siswono Yudhohusodo berikutnya:

“Yang merusak alam Indonesia itu pihak asing melalui perusahaan-perusahaannya”.

Sebenarnya saya tidak berusaha membela perusahaan asing, karena perusak lingkungan ya perusak lingkungan terlepas dari mana mereka berasal. Tapi, mungkin Siswono ini sudah lupa dengan kasus Lapindo, dan mungkin beliau juga tidak tahu bahwa Indonesia ini sudah dikapling-kapling oleh ribuan kontrak pertambangan di kawasan hutan, yang siap menghancurkan kawasan hutan dengan semena-mena.

Pertanyaannya adalah untuk apa agitasi tersebut dikeluarkan?

Ketika stigma dan cap dibangun dengan begitu merdekanya, fakta itu tidak penting, bahasa agitasi penuh dengan kebencian dapat begitu liberalnya keluar dari mulut manusia. Kritis-kritik ad hominem keluar dengan cap memang perkataan yang tanpa tendeng aling. Menghancurkan tatanan rasional dan turunan logika, dengan simbol-simbol binari.

Contoh lagi, dasar kapitalis! Dasar neolib! Dasar PKI! Dasar Indon!! Dasar!!! Koruptor! Dasar negeri TKI!! Dasar londo!! Dasar orang kulit putih!! Kafir!!

Tidak penting lagi kenapa orang itu disebut kapitalis atau neolib atau londo atau kafir. Ketika cap itu keluar ia akan melekat pada person ketiban sial telunjuk yang punya mulut. Kata-kata tersebut adalah kata-kata tanpa makna apabila tanpa konteks. Bisa menyakiti yang merasa, tapi yang tersakiti bingung harus merasa apa.

“LSM itu sendiri adalah bagian dari masalah,” begitu ujar seorang pakar ketika dalam sebuah diskusi yang santai tapi serius. Saya diam saja, beliau mungkin tidak tahu, saya LSM, cuma kebetulan saja sedang menyamar bareng seorang penegak hukum. Tapi toh, saya tetap tersenyum. Ada stereotyping disana, persis ketika menggunakan istilah kementerian anu itu bejat, saya sendiri terkadang khilaf. Fallacy? Iya, tapi saya terpaksa ikut mafhum karena kesamaan pengalaman. Disatu sisi, kalau menolak pun seolah saya membenarkan.

“Kamu dibayar berapa kerja begitu?” begitu tanya seorang yang sebenarnya teman.

Saya bilang, saya tidak dibayar. Sedikit kecewa ditanya begitu. Mungkin benar wejangan Goenawan Mohammad pada bagian akhirnya tentang Cap:

“Pada saat itulah kecurigaan jadi rumus, kebencian jadi doktrin. Kita hanya bisa membebaskan diri dari jerat dan jepit apabila kita mengingat bahwa pada tiap stigma ada racun yang melumpuhkan semuanya.”

Begitu sulitnya ya memeggang bara? Saya lelah ingin segera tidur, tapi jam ternyata sudah pukul 4 subuh.

INILAH.COM, Jakarta – Kalangan Komisi VII DPR meminta pemerintah mengusir kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace, LSM lingkungan dari Belanda.

Menurut anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto, kedatangan aktivis Greenpeace ke Indonesia tidak tepat waktu dan tempat.

“Indonesia tak boleh diatur-atur oleh LSM asing model Greenpeace, kali ini saya sependapat pemerintah. Lebih baik usir saja Greenpeace,” ujar Totok di Jakarta, Senin (18/10/2010) malam.

Totok menegaskan, isu lingkungan yang dibawa oleh Greenpeace bertolak belakang dengan sikap mereka di Eropa dan Amerika.

“Eropa dan Amerika itu penghasil karbon terbesar di dunia, mereka urus saja itu tidak usah intervensi Indonesia. Indonesia bisa menjaga alamnya sendiri, yang merusak alam Indonesia itu pihak asing melalui perusahaan-perusahaan mereka,” ujar Totok.

Oleh karena itu, Totok mengimbau kepada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Tidak hanya melakukan program Corporater Social Responsibility (CRS), melainkan juga melakukan pendekatan secara kulutural kepada masyarakat sekitar perusahaan tersebut.

“Misalnya Conoco Philips di Sumsel, di sana hanya ada satu jalan milik perusahaan dari hutan ke kota, mengapa tidak diintegrasikan dengan pemda sehingga jalan tersebut bisa diakses warga dan masyarakat umum juga,” terang politisi asal Yogyakarta ini. [mah]



Plans to sell off as much as 150,000 hectares of forest and woodland in England in the biggest sale of public land for nearly 60 years were today confirmed by the government in a letter sent to all MPs.

“[Our] intention is to fundamentally reform the public forestry estate, with diminishing public ownership and a greater role for private and civil society partners,” said a statement on the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) website.

“This will be a new approach to ownership and management of woodlands and forests, with a reducing role for the state and a growing role for the private sector and civil society. We are committed to shifting the balance of power from ‘big government’ to ‘big society’ by giving individuals, businesses, civil society organisations and local authorities a much bigger role in protecting and enhancing the natural environment and a much bigger say about our priorities for it.”

No details were given on which tracts of land would be sold but the government insisted that conservation would not be compromised and this would not lead to a mass felling of woodlands.

“Full measures will remain in place to preserve the public benefits of woods and forests under any new ownership arrangements. Tree felling is controlled through the licensing system managed by the Forestry Commission, public rights of way and access will be unaffected, statutory protection for wildlife will remain in force and there will be grant incentives for new planting that can be applied for.”

The measures, which were leaked this week, will be contained in the public bodies bill. They have already provoked a storm of controversy with opposition from the public and unions but guarded enthusiasm from many charities and conservation groups who expect to benefit from buying or managing the woodland that will become available.

“This will fail on all levels,” said Malcolm Currie, a negotiator for the union Prospect. “Three thousand employees’ jobs and futures will be under threat as the land is pulled from under their feet and thousands of jobs in the private sector – in planting, growing, felling, hauling and milling wood – will be placed in peril. It’s a prime example of the absurdity of the government’s argument that the private sector will compensate for job losses in the public sector.”

A spokesperson for the Woodland Trust said: “If revenue from these sales does not find its way back into Forestry Commission income streams, which looks likely, it could seriously threaten the commission’s ability to support the future planting of new native woodland, which is a major priority for us and for government response to the climate change agenda, as well as into restoration of planted ancient woods.”

Hm, tebang pilih, akses publik tetap dijaga, konsesi hutan, dimana ya pernah dengar yang seperti ini….