Putusan MK No: 45/PUU-IX/2011, Mengecewakan!

Walaupun secara pribadi saya mengapresiasi beberapa hal dari argumen hukum dan  putusan dari pekara 45/PUU-IX/2011, tetapi secara umum saya agak kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa poin yang menurut saya MK kelewat berpikiran sempit dalam putusan ini:

Pertama. Persoalan kawasan hutan tidak hanya berdampak pada UU 41/99 semata, tetapi juga undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Artinya ketika mengeluarkan putusan terkait pasal tersebut, MK seharusnya tidak menggunakan kaca mata kuda. Dengan kewenangan ultra petita dan berbagai jurus sakti lainnya, agak janggal kalau MK hanya memutuskan terkait dengan pasal 1 angka 3 an sich tanpa melihat cross cutting-nya dengan peraturan perundangan lainnya. Misalnya, bagaimana kedudukan hukum kawasan hutan yang ditentukan oleh pola ruang dan struktur ruang dalam UU 26/07 tentang Penataan Ruang? Apakah sama dengan kedudukan penunjukan kawasan hutan?

Kedua. Ketika merumuskan definisi kawasan hutan pada Pasal 1 angka 3 UU 41/99, putusan MK tidak hanya diinterpretasi berdampak pada rumusan pasal tersebut an sich, tetapi juga pada proses yang sedang berjalan dan telah dimulai sebelum bahkan UU 41/99 berlaku. Dalam konteks ini, MK seharusnya tidak menutup mata terhadap konsekuensi yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut. Misalnya, bagaimana MK menjelaskan kedudukan hukum terhadap proses-proses pengukuhan kawasan hutan yang tengah berlangsung?

Poin berikutnya yang menjadi keterkaitan adalah soal ketidak jelasan dampak dari putusan sehingga berakibat pada multi interpretasi maksud putusan. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidak pastian hukum yang berusaha dicapai oleh Mahkamah sendiri, tetapi juga konflik penafsiran dalam penegakan hukum aturan-aturan kehutanan nantinya.

Mahkamah Konstitusi bukanlah pengadilan tata usaha negara yang memutuskan perkara terhadap instrumen tata negara bersegi satu. Putusan tersebut tidak hanya menentukan nasib satu pihak tertentu, tetapi juga terhadap seluruh komponen masyarakat Indonesia, bahkan termasuk struktur hukumnya. Memang, dalam argumen hukumnya, MK berusaha mengendalikan akibat khusus dari putusannya salah satunya dengan mengeluarkan argumen hukum terhadap pasal 81 yang mengatur peralihan. Namun, ini tidak cukup untuk mengantisipasi dampak atau mencapai dampak yang diinginkan dari putusan tersebut, tidak hanya terhadap proses pengurusan hutan yang sedang berjalan sebagai konkrete normenkontrolle tetapi juga dalam konteks kerangka hukum nasional dalam kebijakan keruangan dalam konteks abstract normenkontrolle.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s